PENGELOLAAN TERPADU DAS SADDANG

Oleh; Yumna, S.P., M.P.

Beberapa poin penting yang akan menjadi kunci sukses dalam pengelolaan DAS Saddang  sebagai berikut :

1.   Pelibatan masyarakat sejak dini dalam kegiatan perencanaan menjadi kunci keberlangsungan projek rehabilitasi sehingga dari awal tergambar dengan jelas tangungjawab dan peran masing-masing pihak, sehingga  Partisipasi Rural Apraisal (PRA) pada desa-desa terpilih menjadi kunci dalam implementasi proyek rehabilitasi

2.   Pendekatan bersifat persuasif karena banyak permasalahan yang terkait lahan milik

3.   Permasalahan di dalam kawasan hutan  diselesaikan secara struktural internal Departemen Kehutanan dan pelibatan masayarkat  yang tergabung dalam LMDH

4.   Pendekatan rehabilitasi DAS harus didasari dengan program-program untuk meningkatkan/menciptakan  pendapatan masyarakat (income generating)

5.   Kepemimpinan dan dorongan politik menjadi penentu keberhasilan kegiatan ini dilapangan sehingga diperlukan leadership yang kuat dari Bupati, kepala dinas terkait, BPDAS, Perhutani untuk sama-sama mendorong pelaksanaan secara menyeluruh dan memahami tangung jawab masing-masing dengan mengedepankan fungsional dibanding kewenangan  yang dimiliki

6.   Rencana yang disusun disepakati sebagai rencana bersama sehingga  dalam pelaksanaanya ada sinergi dan koherensi yang meliputi  penilaian, pelaksanaan kegiatan RHL dan sosial kelembagaan, monitoring dan evaluasi serta dukungan pendanaan untuk keberlangsungan kegiatan pengelolaan DAS Saddang.

1. Jumlah arahan untuk lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) di wilayah DAS Saddang seluas 1.978 ha.
2. Jumlah arahan untuk lokasi Hutan Tanaman Rakyat seluas 3.113 ha.
3. Jumlah arahan untuk lokasi Penghijauan dan Reboisasi di wilayah DAS Saddang seluas 397.297 ha.
4. Jumlah arahan untuk lokasi Kanan Kiri Sungai di wilayah DAS Saddang seluas 1.673 ha.
5. Biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan DAS Saddang  selama 5 tahun sebesar Rp. 4.369.906.023.150 yang terbagi menjadi berbagai kegiatan RHL dan sosial kelembagaan yang direkomendasikan.
6. Skenario belanja konservasi bertahap merupakan skenario yang lebih realistis untuk implementasi. Skenario ini memungkinkan  pemantauan apakah tindakan konservasi yang dilaksanakan bekerja dengan efektif dan sesuai dengan  harapan.

7.   Ada keberlanjutan kebijakan jangka panjang yang tidak terpengaruh oleh pergantian personil di lembaga  pemangku kepentingan (menjaga tidak terjadi time in consistensi)

8.   Penyadaran publik tentang pola penggunaan lahan yang lestari, ramah lingkungan dan secara ekonomi menguntungkan perlu mendapat dukungan yang nyata sehingga penyuluhan dan penyadaran serta perubahan  nilai di masyarakat menjadi kunci dalam pelaksanaan program

9. Model-model demplot dan Model pendekatan  DAS mikro (Sub DAS)  diperlukan sebagai contoh  untuk direplikasi oleh petani

10.    Perlu pendampingan dan pelatihan dengan melibatkan perguruan tinggi dalam mendampingi pemda dan masyarakat menjadi salah satu faktor  keberhasilan kegiatan

11. Perlu dibentuk  Komisi  Pengendali DAS Saddang yang beranggotakan  seluruh perwakilan pemangku kepentingan, yang berfungsi untuk merumuskan pengelolaan DAS  Saddang terpadu.